Kopdes dan MBG adalah salah satu hal yang menjadi perdebatan di Indonesia. Banyak yang menilai itu buruk namun pemerintah menganggap itu baik, lalu seperti apa sebenarnya dari kacamata ekonomi. Sebagai pemilik gelar formal ekonomi dan hukum saya ingin mengatakan MBG dan Kopdes secara judul sangatlah baik.
Namun jika kita dalami kenyataan tak seindah judul yang ada. Bagaimana tidak banyak terjadi keracunan MBG, banyak pula koperasi di tengah hutan. Belum lagi penyelewengan lain yang bersifat teknis. Uniknya tidak pernah ada pengawasan khusus yang dilakukan secara komperhensif. Akhibatnya banyak dana yang terbuang percuma tanpa analisis yang baik, cuma seakan saya punya ide lalu jalankan tanpa kajian yang mendalam.
Jika MBG dan Kopdes dilakukan dengan baik maka itu akan jauh lebih bermanfaat dari pembangunan kereta cepat dan bandara. Karena uang mengalir ke rakyat kecil beda dengan kereta cepat dana mengalir cuma ke pengusaha besar bahkan pihak luar negeri. Uang yang masuk ke pekerja, petani dan pedagang berputar kemudian masuk kembali ke negara sebagai pajak dan ekonomi bergairah kembali, penerimaan pajak naik tanpa menaikan tarif pajak dan menambah pajak baru.
Namun pelaksanaanya tidak seindah itu MBG dan Kopdes palah terlihat hanya menyenangkan kalangan tertentu. Misal bukannya diserahkan ke kantin MBG palah dikelola seperti struktur komando. Untuk daerah rawan seperti Papua tentu itu opsi yang baik tapi di daerah Jawa dan daerah damai lainnya sistem komando adalah kekonyolan belaka. Dampaknya perputaran uang yang diinginkan tidak maksimal terjadi dan mengendap di orang tertentu saja.
Sistem Ekonomi Indonesia yang Salah
Disisi lain sistem ekonomi Indonesia juga sangat bermasalah, padahal MBG dan Kopdes dengan keperluan dana yang sangat besar memerlukan sistem yang baik. Sebagai contoh mudah menteri keuangan di Indonesia adalah menteri ekonomi yang sesungguhnya, sedangkan menteri ekonomi tak ubahnya hanya simbol hiasan semata.
Coba anda tanyakan ke pakar atau bahkan ke AI maka itulah jawaban sesungguhnya. Sebagai contoh Purbaya vs Sri Mulyani sebagai menkeu akan lebih baik Sri Mulyani, tapi jika dilihat dari sebagai menteri ekonomi jauh lebih baik Purbaya.
Akhibatnya koordinasi ekonomi Indonesia buruk. Uang besar dari MBG dan Kopdes tak banyak bermanfaat bagi masyarakat. Bayangkan tugas menkeu yang harusnya cuma menjaga fiskal berubah setiap kebijakanya harus menjaga perekonomian bangsa Indonesia.
Saat kas negara berkurang normalnya menteri ekonomi mencari jalan untuk menambal secara baik dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Bukan cuma menyuruh menteri keuangan mencari dana menambal. Akhibatnya jika menkeu cuma menurut pajak akan dinaikan, dan jika terjadi sesuatu maka menteri keuangan yang disalahkan.
Padahal di negara lain menteri ekonomi akan mencari jalan untuk keuangan negara seperti bersinergi dengan menteri ESDM, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, bahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal juga Kementerian Pariwisata untuk mencari solusi bersama sama. Seperti bagaimana menaikan wisatawan mancanegara, menambah eksport, menaikan perdagangan bukan cuma disandarkan menteri keuangan dengan menaikan pajak.
Dengan kondisi menteri ekonomi yang nyaris tak terlihat dan banyak hal disandarkan ke menteri keuangan. Maka satu kalipun program MBG dan Kopdes tidak akan pernah bisa jadi maksimal dijalankan seperti judulnya yang indah.
Penulis : Setya Aji / Ekonom dan Konsultan Hukum
