Hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut mulai menunjukkan keretakan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi hubungan keduanya.
Dedi menyoroti sikap Prabowo yang dinilai jarang melibatkan Gibran dalam sejumlah agenda pemerintahan. Di sisi lain, sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih yang dikaitkan dengan kelompok politik Jokowi atau “Gang Solo” juga disebut mengalami pemangkasan oleh Prabowo.
Menurut Dedi, tanda-tanda keretakan hubungan politik Prabowo dan Jokowi sebenarnya telah cukup lama terlihat. Namun, dia menilai persoalan tersebut bukan semata-mata dipicu oleh rencana Jokowi melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk kembali memperkuat basis dukungannya.
Dedi menilai aktivitas politik Jokowi dengan melakukan roadshow ke berbagai daerah pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Sebagai mantan presiden sekaligus tokoh politik, Jokowi dinilai tetap memiliki hak untuk melakukan kegiatan politik.
Dedi juga menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029. Menurut dia, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika politik yang perlu dicermati.
“Misalnya terbaru soal wacana Pemilu yang dipercepat yang disampaikan Budi Arie bersama Jokowi. Ini terbaca jika Jokowi selama ini merencanakan langkah politik di belakang Prabowo,” tuturnya.
Netizen juga yang berpendapat serupa telah terjadi perpecahan mengingat berlarutnya kasus ijazah palsu. Hingga masalah kereta cepat yang seharusnya mudah diselesaikan Danatara mengingat laba ratusan Triliun. Tapi kereta cepat lebih condong dibayar dengan APBN sehingga menimbulkan keributan dan nama Jokowi makin terosrot publik, menjadi tanda keretakan makin sulit dibantah.
