Sri Mulyani menteri keuangan yang juga putri dari Prof Satmoko sering kali menganggap subsidi dan pensiunan PNS sebagai beban negara. Namun banyak hal yang tidak disebutkan oleh mbak Sri ketika sedang membahas hal ini di publik.
Sebagai anak profesor yang sering memberi supervisi di pemprov Jawa tengah di masalalu, yang kebetulan keluarga saya adalah bisa disebut bawahan profesor saya kecewa dengan sepak terjang mbak Sri. Bagaimana tidak seusai gemilang di Era Presiden SBY meski bisa dikatakan terkena fitnah Century cara kerja berubah total.
Dari menteri keuangan yang paham makro dan memiliki nurani, menjadi seperti layaknya direktur keuangan perusahaan swasta berorientasi pada profit saat mengatur keuangan negara. Performa yang mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan dimasa SBY nyaris tak tersisa di masa Jokowi. Penghematan besar besaran seperti gaji PNS yang hampir tak naik 10 tahun terakhir, subsidi yang dipangkas, serta pajak yang dinaikan tak menjadikan keuangan dan utang Indonesia membaik justru sebaliknya.
- Baca Juga : Ferdy Sambo RKUHP dan Kedaulatan Rakyat
Banyak pembangunan tak tepat seperti Kertajati atau kereta cepat yang palah dilakukan. Alih – alih berhemat negara dibawah menkeu mbak Sri palah sering tekor tanpa hasil memuaskan. Belum lagi pembangunan tol yang tidak didukung pengembangan kawasan sekitar, palah mematikan ekonomi contohnya di daerah pantura.
Andai mbak Sri masih seperti 20 Tahun yang lalu saya yakin tak akan sama. Karena mbak Sri pasti paham sekala prioritas yang diperlukan bukan mengalihkan subsidi untuk membangun yang tak penting. Coba survei berapa banyak warga NKRI yang pernah pakai pesawat sehingga butuh banyak bandara atau survei kendaraan mayoritas WNI motor apakah bisa lewat di jalan tol.
Maka wajar jika ekonomi era Jokowi stagnan nyaris seperti tak punya akselerasi. Karena lebih fokus ekspor tanpa peduli daya beli lokal yang sebenarnya sangat penting. Indonesia bukan seperti Sri Lanka atau Singapura yang wilayah kecil dan penduduk sedikit.
Indonesia Negara Besar
Wilayah dan penduduk Indonesia nyaris sebanding dengan eropa secara penuh. Dengan wilayah luas kaya “SDA” sumber daya alam dan penduduk yang banyak, selain sektor energi dan teknologi Indonesia bisa mandiri. Maka perlakuan secara makro tentu beda dengan negara kecil bukan wajarnya. Sebab bila daya beli rakyat tinggi, tanpa ekspor pun kita “nyaris” bisa bertahan dengan SDA yang ada karena nilai tawarnya melebihi cadangan devisa.
Harus dipahami menjaga daya beli lokal sangat penting, agar makro terjaga perusahaan tidak kehilangan konsumen dan mbak Sri bisa memungut pajak. Kalau tidak percaya coba saja hapus semua subsidi. Apa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak dapat berjalan baik.
Oya soal PNS orang tua menkeu kan pensiun sebagai PNS kalau tidak salah. Apa anda tidak melihat pengabdian PNS di masa Orba yang gajinya sedikit. Maka secara pribadi, saya sangat kecewa bila mereka pensiunan PNS saat ini yang hampir pasti rekrutan jaman Orba dianggap sebagai beban. Sebagai pejabat walau kecewa pada perlakuan rakyat mbak Sri harusnya dapat menjaga nurani agar bersikap manusiawi.
