Pernyataan Bambang Pacul anggota DPR dari PDIP tertang pengakuan bahwa RUU Perampasan Aset harus melobi ketua partai sontak membuat geger. Pasalnya DPR dinilai masyarakat lebih mewakili partai daripada rakyat. Namun begitu ucapan itu tidak bisa disalakan secara langsung.
Perlu dipahami bahwa DPR dapat diusulkan PAW jika dipecat partai. Walau dipilih langsung rakyat tidak serta merta dapat bertindak sesuai idealisme pribadi. Oleh sebab tersebut alasan peran partai dalam pembentukan Hukum perundangan sangatlah kuat. Itulah kenapa tak jarang Undang-Undang lebih berpihak pada kelompok tertentu, meski dibatasi konstitusi UUD yang dijaga bersama DPD.
Memang anggota DPR bisa melawan PAW via pengadilan namun itu perlu tenaga dan biaya mahal. Karena sistem hukum tata negara di Idonesia memang membuat anggota DPR yang juga anggota partai tunduk pada idealisme ideologi partai.
- Baca Juga : Jual Beli Properti Harus dengan Akta Otentik
Selaras dengan pengakuan Bambang Pacul yang jujur banyak peraturan yang disusun oleh Presiden serta kabinet bersama DPR kadang tak sesuai kehendak rakyat. Meski begitu seharusnya partai tidak bertindak hanya untuk kepentingan kelompok.
Hukum dan perundangan yang sehat dan egaliter serta inklusif diperlukan demi demokrasi. Sebab jika tidak akan menghasilkan konflik yang bisa saja berujung perpecahan. Terlebih demokrasi lah yang berhasil dan teruji kuat menjadi sistem yang mampu menjaga stabilitas dan kondisi di Indonesia.