Lebaran 2026 menjadi periode penting bagi perekonomian Indonesia dengan lonjakan signifikan jumlah uang tunai beredar. Laporan terbaru NEXT Indonesia Center menunjukkan peningkatan likuiditas yang mencerminkan daya beli masyarakat serta kesiapan konsumsi rumah tangga nasional.
Temuan riset tersebut menyoroti adanya kenaikan peredaran uang kartal menjelang periode Lebaran tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Data yang digunakan dalam riset tersebut merujuk pada informasi resmi dari Bank Indonesia terkait distribusi uang tunai nasional. Data menunjukan bahwa jumlah uang tunai yang beredar selama Lebaran tahun ini mencatatkan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir.
“Dari hasil riset yang kami lakukan berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah uang kartal atau uang tunai dalam bentuk kertas maupun logam yang diedarkan untuk kebutuhan jelang Lebaran 2026 mencapai Rp 1.370 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 10,4 persen atau naik Rp 130 triliun dibandingkan menjelang Lebaran 2025 yang hanya Rp 1.240 triliun,” ujar Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Maret 2026.
Kenaikan jumlah uang kartal menjelang Lebaran dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang tetap terjaga dengan baik. Selain itu, kondisi tersebut menjadi bukti nyata adanya penguatan aktivitas ekonomi hingga tingkat masyarakat akar rumput.
Data lain menunjukkan jumlah uang yang berada langsung di masyarakat di luar kas perbankan mengalami peningkatan cukup signifikan. Menjelang Lebaran 2026, dana siap belanja tercatat mencapai Rp 1.241 triliun atau naik Rp 104 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan likuiditas tersebut berjalan seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat yang terlihat dalam data arus mudik nasional. Kementerian Perhubungan mencatat adanya kenaikan volume penumpang pada seluruh moda transportasi selama periode H-8 hingga Hari H Idul Fitri 2026.
Hal ini menurut tim riset Trax Indonesia tidak luput dari kebijakan makro Presiden Prabowo yang pro rakyat, dari tidak menaikan pajak hingga subsidi tepat. Namun Trax Indonesia juga memberi catatan yang sependapat dengan banyak kritikus menilai bahwa kebijakan Prabowo terlalu sentral.
