Kasus perebutan partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono “AHY” dan KSP Moeldoko masih terus belangsung hingga kini. Saat ini babak baru telah tersaji dimulai saling gugat ke PN lalu gugatan PTUN bahkan terbaru, dan unik yakni menggugat AD/ART ke MA yang jelas bukan wewenangnya. Terakhir gugatan unik tersebut dimotori oleh Yusril Ihza Mahendra.
Namun bukan hanya aksi gugat menggugat secara hukum saja yang perlu dicermati. Karena secara politis hal ini berimbas sangat positif pada partai Demokrat dan AHY. Lihat saja elektabilitas Demokrat dan AHY yang melaju cepat bahkan masuk 3 besar secara nasional di berbagai survei ternama.
Ini semua tidak lepas dari peran KSP Moledoko walau tidak secara langsung. Belum lagi dimana dari hari ke hari kemampuan berbicara dan berpolitik AHY yang meningkat pesat akhibat kasus ini. Hal tersebut karena AHY sering mendapat tempat berbicara di media dan publik.
Dampaknya skil meningkat dan citra kaku AHY sewaktu mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta semakin terkikis. Berganti kini citra AHY yang baik dikenal sebagai Pemimpin Oposisi Indonesia yang cerdas dan dari keluarga yang Pahlawan nan Demokratis.
KLB Demokrat Moeldoko Tidak Dilarang Oleh Jokowi
Anehnya KLB Moeldoko ini tidak dilarang oleh Jokowi, dengan sikap diamnya banyak anggapan jokowi menyetujui KLB Moeldoko ini. Analogi simpel masyarakat bila ada anak melakukan sesuatu, dan tidak dilarang oleh orang tua berarti disetujui bukan ? Padahal ini secara langsung telah drastis mengkikis citra Jokowi sebagai presiden yang Demokratis.
Bayangkan saja Moeldoko yang notaben KSP melakukan “kudeta” pada partai oposisi. Pandangan masyarakat akan langsung tertuju pada Jokowi sebagai pimpinan. Kini lihat saja banyak tagar YNTKTS, Mural- mural kritikan, bahkan hasil survei kepercayaan pada Jokowi yang menurun drastis.
- Baca Juga : Aturan OJK Tentang Modal Inti Bank
Ini karena Jokowi membiarkan KLB ditengah pandemi yang dilakukan oleh pejabatnya secara berlarut-larut. Mungkin bila KLB cepat terencana secara baik dari segi hukum dan politis serta berhasil tentu tidak masalah. Masalahnya kini KLB Demokrat versi Moeldoko jelas – jelas cacat hukum dan gagal ditambah yang sekarang berlarut-larut jadi tontonan oleh publik pula.
Jelas secara politis tindakan Moeldoko sangat merugikan presiden Jokowi, dan tanpa sadar palah Memoles AHY hingga berkilau bak berlian. Namun bagaimanapun ini semua wajib menjadi catatan oleh semua pihak bukan hanya kubu yang berseteru. Karena dampaknya luas bukan pada politik semata tapi pada citra Hukum dan stabilitas Indonesia.
