
Kali ini kami igin membahas tentang perbedaan PKPU dan Kepailitan. Meskipun kedua hal ini memiliki keterkaitan dan berada dalam satu undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pailit merupakan sebuah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu membayar utang hingga melewati jatuh tempo.
Pailit sangat berbeda dengan bangkrut, bangkrut adalah keadaan rugi meskipun tidak memiliki utang. Sedangkan PKPU adalah upaya perdamaian yang ditawarkan debitor untuk menyelesaikan utang-utang tersebut agar tidak dinyatakan pailit. Untuk penjelasannya mari kita simak penjelasan singkatnya berdasarkan UU 37/2004.
Dalam permohonan PKPU dan Kepailitan Kreditor atau debitor sendiri melalui kuasa hukumnya bisa mengajukan permohonan pailit maupun PKPU kepada Pengadilan Niaga. Sedang untuk pengadilan niaga saat ini hanya ada di 5 Pengadilan Negeri di Indonesia (PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, dan PN Surabaya). Permohonan ini diajukan terhadap debitor yang memiliki lebih dari 1 kreditor yang memiliki tagihan sudah jatuh tempo dan dapat ditagihkan.
Permohonan bisa langsung permohonan pailit kepada debitor dengan kemungkinan munculnya proses PKPU didalamnya. Bisa juga mengajukan permohonan PKPU yang berpotensi pada akhirnya pailit jika tidak terjadi kesepakatan. Jika sekilas masyarakat memandang bahwa proses ini sama, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat prinsip terkait konsekuensi hukumnya.
Proses Hukum Yang Ada
Proses hukum jika melalui permohonan pailit, maka setelah dinyatakan pailit oleh majelis hakim, pengadilan akan memilih dan menetapkan Kurator serta Hakim Pengawas. Hal tersebut untuk pemberesan aset sebagai boedel pailit serta mengumpulkan para kreditor dan menghitung seluruh tagihan kreditor.
Sedangkan proses hukum jika melalui permohonan PKPU, maka setelah dinyatakan debitor dalam masa PKPU oleh majelis hakim. Pengadilan akan menetapkan Pengurus dan Hakim Pengawas untuk mengumpulkan kreditur dan melakukan penghitungan jumlah tagihan. Serta meminta debitor untuk menyampaikan proposal perdamaian yang berisi skenario penyelesaian semua tagihan.
Untuk mengumpulkan seluruh kreditor dan menetapkan jumlah tagihan, kurator atau pengurus harus mengumumkan putusan pailit atau PKPU di 2 surat kabar yang terdiri dari 1 surat kabar nasional dan 1 surat kabar lokal. Kemudian setelah semua kreditor menyampaikan tagihannya, kurator atau pengurus akan melakukan pencocokan tagihan dengan utang yang diakui oleh debitor. Hingga didapatkan jumlah tagihan tetap yang akan ditetapkan oleh majelis hakim.
Dalam proses pailit, debitor memiliki hak untuk menyampaikan perdamaian kepada kreditor dalam maksimal 8 hari sebelum diselenggarakan rapat pencocokan piutang. Sedangkan dalam proses PKPU, debitor memiliki waktu untuk menawarkan dan membahas proposal perdamaian. Dengan melalui rapat kreditor selama 45 hari (masa PKPU Sementara) dan diperpanjang hingga 270 hari (masa PKPU Tetap). Kreditor memiliki hak untuk sepakat atau tidak sepakat dengan skema perdamaian (homologasi) yang ditawarkan debitor baik secara aklamasi maupun voting.
Perbedaan Putusan PKPU dan Kepailitan
Ada perbedaan atas hasil PKPU dan Kepailitan dalam putusan pengadilan nantinya. Jika proses hukum dilakukan melalui permohonan pailit. Ketika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan maka debitor maupun kreditor dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun berbeda halnya jika memilih proses hukum melalui permohonan PKPU. Jika tidak terjadi kesepakatan damai antara debitor dan kreditor dalam 270 hari. Maka debitor otomatis dinyatakan pailit dan baginya tidak ada upaya hukum lagi.
Adapun kelebihan dari proses melalui permohonan pailit, debitor masih memiliki upaya hukum dan juga hak menyampaikan perdamaian jika dirasa mampu melakukan pembayaran terhadap tagihan kreditor. Di sisi lain kreditor sudah mempersiapkan resiko terburuk. Yakni jika pada akhirnya harus menerima ketika boedel pailit tidak bisa memenuhi total tagihan dan pembayaran secara pari passu pro rata (setelah kreditor preferen dan separatis). Sedang kelebihan dari proses permohonan PKPU, adalah ada waktu yang cukup Panjang untuk membahas skema perdamaian yang memungkinkan debitor dan kreditor bisa menemukan kesepakatan.