Syarat mengajukan gugatan kepailitan terhadap debitur (pihak berhutang) di pengadilan niaga, perlu seorang kreditur (pihak berpiutang) memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU K-PKPU”) yang menyebutkan :
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Uraian Pasal 2 ayat (1) diatas, dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) syarat. Ini tentu yang harus dipenuhi oleh Kreditur (pihak berpiutang) untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Debitur (pihak berhutang), yaitu:
I. DEBITUR HARUS MEMILIKI 2 KREDITUR ATAU LEBIH
Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh kreditur adalah memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih. Sedang menurut Pasal 1 angka 2 UU K-PKPU. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, Kreditur yang berhak mengajukan permohonan kepailitan adalah:
- Kreditur konkuren.
- Kreditur Preferen.
- Dan Kreditur Separatis.
II. DEBITUR TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA 1 UTANG KEPADA KREDITUR
Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah debitur wajib memiliki hutang kepada kreditur yang dimana belum dibayar lunas kepada salah satu kreditur. Serta kreditur hanya cukup membuktikan debitur memiliki hutang yang belum dibayar lunas kepada salah 1 kreditur, walaupun di dalam permohonan kepailitan kreditur memiliki kewajiban membuktikan debitur memiliki 2 (dua) kreditur.
- Baca Juga : Alasan Kenapa Tidak Bayar Utang Bisa Dipidanakan
III. UTANG YANG TIDAK DIBAYAR LUNAS HARUS JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH
Syarat ketiga yang harus dipenuhi adalah utang yang tidak dibayar lunas oleh debitur harus “jatuh waktu/tempo” dan “dapat ditagih”. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU menjelaskan bahwa “utang jatuh tempo dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu/tempo, baik itu karena telah diperjanjian, karena percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda.
